JAKARTA - Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam menghadirkan pelayanan publik yang efisien dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Hukum Supratman Andi Agtas beserta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih untuk membahas akselerasi digitalisasi layanan publik serta penguatan peran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa.

Dalam keterangan persnya usai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (29/09/2026), Menteri Hukum Supratman menyampaikan bahwa Kementerian Hukum akan segera meluncurkan sistem digitalisasi layanan secara menyeluruh. Nantinya, seluruh proses perizinan dan pelayanan publik di lingkungan kementerian dapat diakses secara daring (online).

Langkah strategis ini diambil sebagai wujud nyata upaya pemerintah dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, serta memangkas birokrasi yang berbelit-belit bagi masyarakat maupun pelaku usaha. 

“Yang pertama adalah terkait proses digitalisasi di Kementerian Hukum yang akan segera kita launching di mana semua nanti akan seluruh proses perizinan layanan publik di Kementerian Hukum itu akan dilakukan secara online,” ujar Supratman.

Selain perizinan daring, pemerintah melaporkan perkembangan signifikan dari program pembentukan Posbankum. Saat ini, sekitar 83.960 pos telah terbentuk dan aktif di desa serta kelurahan di seluruh Indonesia, menjadi garda terdepan dalam membantu masyarakat menyelesaikan masalah hukum sejak tingkat awal.

Berdasarkan data Kementerian Hukum, dari total 16.000 aduan kasus yang masuk, sebanyak 14.000 kasus berhasil diselesaikan secara damai melalui mekanisme mediasi dan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice).

“Saya sampaikan kepada Bapak Presiden dari 83.000 sekian Posbankum yang sudah terbentuk, jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus, kurang lebih 16.000 kasus, yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000,” imbuh Supratman.

Pendekatan humanis ini tidak hanya mempererat kerukunan warga, tetapi juga memberikan dampak efisiensi anggaran yang luar biasa bagi negara. Penyelesaian 14.000 perkara di luar pengadilan tersebut berhasil menghemat keuangan negara hingga Rp1,2 triliun yang seharusnya terserap jika perkara dilanjutkan ke proses peradilan formal.

“14.000 kasus yang tadinya ini kasus seharusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi Alhamdulillah dengan keberadaan Posbankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restorative justice dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan maka dengan restorative justice ini negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus,” jelas Supratman.

Sementara itu, sisa sekitar 2.000 kasus lainnya yang memerlukan penanganan lanjutan akan diteruskan melalui program bantuan hukum gratis dari pemerintah guna memastikan prinsip keadilan sosial terpenuhi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Hukum juga menyampaikan arahan penting dari Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran Kabinet Merah Putih. Kepala Negara menegaskan agar seluruh kementerian dan lembaga terus melakukan pembenahan internal secara konsisten demi menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi penuh pada pelayanan masyarakat.

“Tetapi tadi saya mendapat petunjuk dari Bapak Presiden intinya Presiden menginginkan seluruh kementerian/lembaga... inti pesan Bapak Presiden yang pertama adalah pemerintahan yang kami pimpin semua dalam bentuk kementerian dan lembaga itu semua harus bersih-bersih,” jelas Supratman.






Sumber : komdigi.go.id

JAKARTA - Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk memastikan anggaran negara dikelola secara kredibel dan tepat sasaran. Hal tersebut menjadi sorotan utama dalam Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran menteri Kabinet Merah Merdeka, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan bahwa proses penyusunan hingga pengesahan APBN 2027 berjalan lancar berkat dukungan konkret dari DPR. Dalam postur APBN 2027, pemerintah menetapkan target pendapatan negara mencapai lebih dari Rp3.400 triliun, sementara alokasi belanja negara direncanakan melampaui Rp4.100 triliun.

Menanggapi postur anggaran tersebut, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas agar pengelolaan APBN tetap menjaga prinsip kredibilitas fiskal. Kepala Negara menekankan pentingnya efisiensi yang dilakukan secara terukur agar setiap rupiah dari anggaran negara benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.

"Arahan Bapak Presiden adalah untuk terus menjaga APBN supaya tetap kredibel dan dilakukan terus efisiensi secara terukur, agar yang namanya anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial, serta membangun infrastruktur," ujar Suahasil usai rapat yang digelar sehari pasca pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN 2027 melalui Rapat Paripurna DPR RI pada 29 September 2026.

Selain itu, pemerintah juga membahas langkah-langkah strategis jangka pendek guna menjaga stabilitas ekonomi nasional, termasuk penguatan program-program bantuan sosial yang diperlukan masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi saat ini.

Dalam upaya mengoptimalkan perekonomian nasional, rapat terbatas turut membahas pembagian peran yang jelas antara APBN dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Pemerintah merancang kolaborasi erat agar fungsi fiskal dan investasi berjalan beriringan tanpa tumpang tindih. APBN difokuskan untuk membiayai pelayanan publik, penyediaan infrastruktur dasar, serta operasional pemerintahan. Di sisi lain, Danantara akan mengambil peran yang lebih kuat dalam menggerakkan sektor investasi nasional.

"Jadi ibaratnya Danantara dan APBN itu saling berkolaborasi, berbagi tugas supaya menjaga perekonomian Indonesia. Tadi kita banyak membicarakan gerak sinergi yang perlu kita lakukan bersama," jelas Suahasil.

Melalui kombinasi efisiensi anggaran yang ketat, perlindungan sosial yang tepat sasaran, serta sinergi investasi bersama Danantara, pemerintah optimis perekonomian nasional dapat tumbuh stabil sekaligus menjawab kebutuhan nyata masyarakat luas.




Sumber : komdigi.go.id

Raut bahagia dan antusiasme terpancar dari wajah para siswa-siswi SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, Provinsi Jawa Barat, saat menyambut kehadiran Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (30/10/2026). Bagi para siswa, kehadiran Kepala Negara bukan sekadar momentum bersejarah, tetapi juga menjadi penyemangat untuk terus mengembangkan potensi diri sebagai generasi penerus bangsa.

Kebanggaan tersebut dirasakan Oliver Noah Gracio Aritonang, siswa asal Bekasi, Jawa Barat. Baginya, menjadi bagian dari SMA Taruna Nusantara merupakan kesempatan berharga untuk belajar hidup bersama dengan teman-teman dari berbagai daerah.

“Menjadi siswa SMA Taruna Nusantara sangatlah membanggakan. Selain kita dapat tinggal bersama dan hidup bersama dengan seluruh siswa dari Sabang sampai Merauke, kita juga dilatih, dibimbing, menjadi calon pemimpin bangsa yang berkarakter, dan juga menjadi calon pemimpin Indonesia Emas 2045,” ucapnya. 

Semangat serupa disampaikan Aura Latifa Marfin, siswi asal Padang, Sumatra Barat, yang telah lama menantikan kehadiran Presiden Prabowo di sekolahnya. Menurut Aura, pendidikan di SMA Taruna Nusantara tidak hanya menitikberatkan pada kemampuan akademik, tetapi juga pembentukan kepribadian dan ketahanan jasmani. 

“Kami siswa yang nantinya diharapkan menjadi kader pemimpin bangsa yang mana kami di sini ditempa untuk tiga aspek yaitu kepribadian, kejasmanian, dan juga akademik. Sehingga saya merasa dengan tiga aspek tersebut kita dibina untuk menjadi pemimpin di masa depan nantinya,” kata Aura. 

Sementara itu, Mentari Thandika Ramadhani, siswi asal Bengkulu, mengaku tidak sabar menyambut momen peresmian sekolahnya. Mentari menilai fasilitas pembelajaran yang lengkap, mulai dari laboratorium hingga sarana ekstrakurikuler, memberikan ruang bagi para siswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya. 

“Kami di sini dibuat nyaman dengan fasilitas-fasilitas yang ada, dikarenakan fasilitas di sini sangat lengkap dan juga sangat amat mendukung pembelajaran yang kami lakukan di sini. Jadi maka dari itu, bersekolah di sini sangat membuat kita menjadi nyaman dan juga tenang karena fasilitasnya sudah terpenuhi,” ucapnya.

Di balik kebahagiaan para siswa, tersimpan pula rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo atas dukungan terhadap pendidikan mereka. Muhammad Hafizh Nuzhah, siswa asal Pontianak, berharap SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi dapat terus menjadi tempat pembentukan karakter generasi muda. 

“Terima kasih karena telah memberikan kami kesempatan untuk menjadi salah satu bagian dari SMA Taruna Nusantara, terutama untuk di Kampus Cimahi ini,” ujar Hafizh.




Sumber : setneg.go.id

Anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, James Riyadi, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memiliki perhatian besar terhadap pembangunan manusia sebagai fondasi bagi kemajuan bangsa. Menurutnya, pembangunan SDM, khususnya dalam membentuk karakter dan kapasitas kepemimpinan, merupakan salah satu faktor penting bagi suatu negara untuk menjadi bangsa yang besar.

“Hari ini pimpinan dunia usaha melihat seseorang Presiden yang luar biasa. Dia mencurahkan hati dia itu untuk pendidikan, untuk pembangunan manusia. Dia menceritakan betapa tidak ada bangsa yang besar itu yang tidak terkait dengan pembangunan manusia, khususnya pemimpin-pemimpin itu yang punya karakter dan dia menceritakan ini semua dengan satu hati yang luar biasa, tulus, tapi dia ingin supaya Indonesia ini negara yang maju, negara yang dihormati oleh semua,” ujar James.

Selain itu, James juga mengapresiasi upaya Presiden Prabowo dalam membuka kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda, termasuk mereka yang berasal dari kelompok masyarakat tertinggal, untuk berkembang melalui sistem meritokrasi. James menilai, P3MDI menjadi salah satu wujud visi Presiden Prabowo dalam menyiapkan calon pemimpin Indonesia melalui proses seleksi dan pembinaan yang terarah.

“Ini visi beliau, dia punya visi dan dia punya perut (keberanian) untuk menjalankan visi itu menjadi nyata. Jadi kita tidak ada jalan lain, kita harus mendukung karena mereka ini 300 sekian anak-anak muda ini sudah S1, sudah pengalaman 1-2 tahun dan akan dilatih secara intensif selama 9 bulan. Dengan perhatian-perhatian dan juga dengan screening process sehingga saya yakin ini lihat muka mereka, wajah mereka, mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang akan datang,” ungkapnya.

Senada dengan James, Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin Bidang Pangan Indonesia, Mulyadi Jayabaya, mengapresiasi taklimat Presiden Prabowo yang dinilainya memberikan wawasan mengenai tanggung jawab negara dalam mendorong kemajuan bangsa. Mulyadi menyebut perhatian pemerintah terhadap berbagai program pembangunan, termasuk di bidang pangan, pendidikan, dan keamanan, merupakan hal yang perlu didukung bersama.

“Luar biasa. Taklimat Bapak Presiden ini, Bapak Prabowo ini, dengan umur waktu diri saya 2 tahun, luar biasa. Memberikan wawasan kepada kita, bagaimana tanggung jawab negara. Negaranya harus maju, dan ini sangat luar biasa,” kata Mulyadi.

Dalam kesempatan tersebut, Mulyadi menegaskan bahwa dunia usaha memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam mendukung program pembangunan, termasuk melalui P3MDI. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan sektor swasta diperlukan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menyiapkan generasi pemimpin yang mampu melanjutkan pembangunan Indonesia.

“Mari kita bersama-sama antara swasta dengan pemerintah karena Kadin sebagai mitra. Kita dukung MDI ini. Supaya ketahanan pangan bisa tercapai oleh kita. InsyaAllah tercapai,” pungkasnya.

Sebuah investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi pemimpin yang tidak hanya cerdas dan kompeten, tetapi juga berkarakter, berani mengambil tanggung jawab, dan memiliki tekad kuat menjadikan Indonesia bangsa yang maju, mandiri, serta dihormati dunia.





Sumber : setneg.go.id

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengumumkan, Indonesia belum bisa mengekspor listrik dalam waktu dekat, sebab Indonesia masih membutuhkan listrik.

“Indonesia dalam waktu dekat belum bisa mengekspor listrik, ya. Kita masih butuh listrik,” ucap Bahlil dalam pembukaan Mineral and Batubara Convention and Exhibition (Minerba Convex) 2026 yang digelar di Jakarta, Senin, 2 November 2026, seperti dikutip dari Antara.

Bahlil memperingatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk tidak menerima lobi-lobi yang dilakukan oleh negara yang akan menjadi penerima ekspor listrik Indonesia.

Bahlil, yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyatakan izin ekspor listrik ada di Kementerian ESDM dan bukan di Danantara.

Saya sudah kasih tahu Danantara, jangan kamu mau dilobi-lobi. Enggak ada. Izin itu ada di ESDM, bukan di Danantara,” ucap Bahlil.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menegaskan, bahwa kedaulatan dan wibawa negara harus didahulukan. Kedaulatan negara, tutur dia, adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar.

“Jangan mau senangnya saja negara-negara itu. Begitu kita ada sesuatu yang tidak pas, mulai buat gerakan tambahan,” ucap Bahlil.

Pada Juli 2026, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan sedang berlangsung negosiasi terkait harga listrik hijau yang akan diekspor oleh Indonesia ke Singapu...

Sumber ; Tempo.co

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membenarkan PT Pertamina Patra Niaga akan mengimpor bahan bakar minyak jenis Pertalite dari Cina dan India. Impor dari kedua negara ini sebagai bagian diversifikasi sumber pasokan selain negara pemasok sebelumnya.

"Iya kan sebelumnya diimpor juga dari negara yang satu itu kan (Singapura), nah ini kita cari diversifikasi dari negara lain," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman ditemui di Jakarta, Senin, 2 Nove...

Langkah diversifikasi tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu negara pemasok.

Kementerian ESDM menyatakan komunikasi dengan calon negara pemasok telah dilakukan, sementara pemerintah menyiapkan tahapan implementasi agar kebijakan diversifikasi impor dapat berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan. "Iya sudah ada komunikasi terkait dengan itu," ujar Laode.

Lebih lanjut, dia mengatakan, saat ini pemerintah masih menyempurnakan peraturan menteri sebagai aturan pelaksana setelah terbitnya peraturan presiden, termasuk mengatur mekanisme, tahapan, serta tata kelola pelaksanaan...

Kementerian ESDM menyatakan komunikasi dengan calon negara pemasok telah dilakukan, sementara pemerintah menyiapkan tahapan implementasi agar kebijakan diversifikasi impor dapat berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan. "Iya sudah ada komunikasi terkait dengan itu," ujar Laode.

Lebih lanjut, dia mengatakan, saat ini pemerintah masih menyempurnakan peraturan menteri sebagai aturan pelaksana setelah terbitnya peraturan presiden, termasuk mengatur mekanisme, tahapan, serta tata kelola pelaksanaan...

"Sedang kami sempurnakan permennya, ini masih membutuhkan tahapan-tahapan untuk bisa berjalan," kata Laode.

Selama proses penyusunan regulasi berlangsung, kegiatan impor yang berjalan saat ini tetap dilaksanakan sebagaimana mekanisme yang berlaku sambil menunggu kesiapan implementasi kebijakan diversifikasi pasokan tersebut.




Sumber : Tempo.co