PEKANBARU – Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Provinsi Riau bersama Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Riau mengecam fokus pemerintah daerah yang dinilai salah kaprah dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

Ketua DPW FSPMI Riau sekaligus Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Riau, Satria Putra menegaskan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemkab/Pemko di Riau berhenti menghabiskan energi hanya untuk meributkan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, Sawit, dan Hutan Tanaman Industri (HTI) dari Pemerintah Pusat.

Menurutnya, dibanding mengeluhkan DBH yang tidak adil, Pemprov Riau seharusnya mengambil langkah nyata yang berada langsung di bawah kewenangannya menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSK) Tahun 2027 yang lebih tinggi, adil, dan berpihak pada buruh.

“Kami kaum buruh sudah sangat muak! Keringat kami diperas habis-habisan setiap hari, nyawa kami pertaruhkan di lapangan dengan risiko kerja tinggi, dan pajak kami dipotong berlapis-lapis. Namun apa balasannya? Upah kami tetap murah, sementara yang kami saksikan di media setiap hari hanyalah rentetan kasus korupsi para pejabat di daerah ini!,” tegas Satria Putra.

Pelajaran dari Pengawalan UMP 2026 dan Ancaman Aksi Akbar 2027

Satria mengungkapkan, perjuangan UMP 2027 adalah kelanjutan dari konsistensi aksi FSPMI dan Aliansi Buruh saat mengawal penetapan Upah Minimum Tahun 2026 lalu.

Ia menilai, gelombang aksi demonstrasi dan pendudukan Kantor Gubernur Riau terbukti menjadi instrumen penyeimbang untuk menolak formula upah murah.

Pengalaman mengawal upah 2026 menunjukkan, tanpa tekanan aksi massa di jalanan, pemerintah cenderung tunduk pada kepentingan pemodal. Untuk UMP dan UMSK 2027, FSPMI Riau bersama Aliansi Buruh telah menyiapkan gelombang aksi demonstrasi yang lebih besar dan terorganisir di titik-titik vital Provinsi Riau,” ancamnya.

Tuntutan Resmi Kenaikan UMSK 2027

Sebagai bentuk keadilan atas risiko kerja dan tingginya profit sektor strategis di Riau, FSPMI Riau mendesak Gubernur dan Dewan Pengupahan menetapkan UMSK 2027 dengan formula di atas UMP 2027 sebagai berikut:

1. Sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas) & Penunjangnya
Runtutan: +15% s.d. +20% di atas UMP*
Alasan: Risiko keselamatan kerja high-hazard butuh keahlian khusus, dan profitabilitas tertinggi di Riau.

2. Sektor Perkebunan & Pengolahan Kelapa Sawit (CPO)
Tuntutan: +12% s.d. +15% di atas UMP
Alasan: Riau adalah hamparan sawit terluas di Indonesia. Pekerja menghadapi beban fisik berat, paparan pestisida, dan risiko kecelakaan kerja tinggi.

3. Sektor Hutan Tanaman Industri (HTI), Industri Kayu & Pulp/Paper
Tuntutan: +10% s.d. +15% di atas UMP
Alasan: Sektor manufaktur dan ekspor triliunan rupiah dengan risiko operasional alat berat dan paparan debu/kimia industri.

Ringkasan Tuntutan:
Sektor Industri Usulan Kenaikan di Atas UMP Pertimbangan Utama
Migas & Energi +15% s.d. +20% Risiko ledakan/kebakaran, keahlian tinggi, profit besar
Sawit & CPO +12% s.d. +15% Beban fisik berat, paparan kimia, pusat sawit nasional
HTI & Pulp/Paper +10% s.d. +15% Alat berat, paparan debu/kimia, produk ekspor utama

“Pemprov Riau tidak boleh lagi bersikap pengecut dan berlindung di balik isu DBH Pusat. Jika mengklaim peduli pada rakyat Riau, buktikan sekarang dengan menetapkan UMP dan UMSK 2027 yang berkeadilan! Jika tuntutan ini diabaikan, Aliansi Buruh siap melumpuhkan aktivitas industri melalui aksi mogok daerah,” tutup Satria Putra.




Sumber : thekingbingal.com

PEKANBARU - Pencarian seorang bocah berusia 9 tahun bernama Fatir yang tenggelam di Sungai Siak, Pekanbaru, Riau, berakhir duka. Tim SAR gabungan menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu (18/10/2026) sore, sekitar lima meter dari lokasi awal ia dilaporkan terjatuh.

Fatir merupakan warga Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Pekanbaru. Ia dilaporkan tenggelam pada Sabtu (17/10/2026) saat bermain lempar-lemparan sandal bersama temannya di tepian Sungai Siak.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kelas A Pekanbaru, Budi Cahyadi, mengatakan pihaknya menerima laporan kejadian dari keluarga korban melalui Basarnas Command Center 115 pada Sabtu.

"Berdasarkan informasi yang diterima, korban terjatuh ke sungai dan hanyut terbawa arus saat sedang bermain bersama temannya," kata Budi.

Setelah menerima laporan, Tim Rescue Kantor SAR Pekanbaru langsung diberangkatkan ke lokasi untuk melakukan pencarian dan berkoordinasi dengan unsur SAR gabungan.

Pada hari pertama, pencarian dilakukan dengan menyisir permukaan sungai menggunakan perahu karet. Tim penyelam Kantor SAR Pekanbaru juga melakukan penyelaman di sekitar lokasi kejadian.

Namun, hingga pencarian dihentikan sementara pada sore hari, keberadaan korban belum ditemukan.

Operasi pencarian kembali dilanjutkan pada Minggu pagi. Tim SAR gabungan menyisir permukaan sungai sejauh 1,5 kilometer ke arah hulu dan 1,5 kilometer ke arah hilir. Penyelaman juga dilakukan di sekitar lokasi dengan mempertimbangkan kondisi serta kekuatan arus Sungai Siak.

"Setelah upaya pencarian selama dua hari, korban akhirnya ditemukan pada pukul 15.12 WIB dalam kondisi meninggal dunia. Lokasi penemuan berada sekitar lima meter dari titik awal kejadian," jelas Budi.

Tim SAR gabungan kemudian mengevakuasi jenazah Fatir dan membawanya ke rumah duka.

Budi Cahyadi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh unsur SAR gabungan serta masyarakat yang telah membantu proses pencarian hingga evakuasi korban.

Peristiwa ini menjadi pengingat akan risiko bermain di tepian sungai, terutama bagi anak-anak. Pengawasan orang dewasa dan pemahaman terhadap bahaya arus sungai penting untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.




Sumber : mediacenter.riau.go.id